"Rumah Aspirasi DPR bukan sesuatu hal yang baru dan telah ada yang menerapkan, tetapi bukan harus ada penganggaran khusus dari negara," kata Eka Vidya Putra kepada ANTARA ketika diminta tanggapannya di Padang, Rabu.
Menurut Eka, adanya keinginan DPR untuk memenuhi tuntutan undang-undang dengan pembentukan Rumah Aspirasi merupakan langkah maju untuk perkembangan politik lokal.
Namun, dalam implementasinya mesti ada penganggaran khusus, tentu akan berpeluang untuk disalahgunakan sehingga fungsi rumah Aspirasi tak berjalan optimal.
Jika wakil rakyat ingin membentuk Rumah Aspirasi tidak harus menuntut adanya penganggaran khusus dari negara, tapi anggota DPR bisa saja melakukan dengan menggunakan sekretariat partai atau kerja sama lintas partai berdasarkan daerah pemilihan.
Apalagi, kata mantan Ketua HMI Cabang Padang itu, menjemput aspirasi sudah merupakan tugas pokok dan fungsi anggota DPR karena merupakan wakil rakyat di parlemen.
Aspirasi yang sudah dihimpun DPR, lalu dikumpulkan untuk menjadi data sehingga melahirkan suatu kebijakan politik sebagai fungsi legislasinya.
Selain itu, DPR sudah jelas tugas pokok dan funsginya soal penganggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan roda pemerintahan.
Jadi, menurut Eka, anggota DPR tidak harus menuntut anggaran senilai Rp200 juta/tahun untuk membentuk rumah aspirasi karena alasan menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.
Terkait, gaji yang diterima DPR setiap bulan dikeluarkan negara sudah termasuk didalamnya untuk tugas pokok dan fungsi untuk menjemput aspirasi.
Apalagi, janji-janji politik wakil rakyat ketika kampanye dalam pemilu legislatif akan memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah pemilihan.
Namun, banyak fakta selama ini, setelah selesai pemilu legislatif dan telah mendapatkan kursi jarang untuk turun ke daerah pemilihan menjemput aspirasi.
Justru itu, anggota wakil rakyat harus bisa kembali untuk memahami tupoksinya sebagai wakil rakyat di parlemen dan tak mesti diukur kerja selalu dengan anggaran-anggaran.
"Konsep rumah aspirasi bagus, bakan telah ada yang melaksanakan sehingga hasilnya sangat efektif, tapi bukan tergantung pada anggaran dari negara," katanya.
Menurut Eka, adanya keinginan DPR untuk memenuhi tuntutan undang-undang dengan pembentukan Rumah Aspirasi merupakan langkah maju untuk perkembangan politik lokal.
Namun, dalam implementasinya mesti ada penganggaran khusus, tentu akan berpeluang untuk disalahgunakan sehingga fungsi rumah Aspirasi tak berjalan optimal.
Jika wakil rakyat ingin membentuk Rumah Aspirasi tidak harus menuntut adanya penganggaran khusus dari negara, tapi anggota DPR bisa saja melakukan dengan menggunakan sekretariat partai atau kerja sama lintas partai berdasarkan daerah pemilihan.
Apalagi, kata mantan Ketua HMI Cabang Padang itu, menjemput aspirasi sudah merupakan tugas pokok dan fungsi anggota DPR karena merupakan wakil rakyat di parlemen.
Aspirasi yang sudah dihimpun DPR, lalu dikumpulkan untuk menjadi data sehingga melahirkan suatu kebijakan politik sebagai fungsi legislasinya.
Selain itu, DPR sudah jelas tugas pokok dan funsginya soal penganggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan roda pemerintahan.
Jadi, menurut Eka, anggota DPR tidak harus menuntut anggaran senilai Rp200 juta/tahun untuk membentuk rumah aspirasi karena alasan menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.
Terkait, gaji yang diterima DPR setiap bulan dikeluarkan negara sudah termasuk didalamnya untuk tugas pokok dan fungsi untuk menjemput aspirasi.
Apalagi, janji-janji politik wakil rakyat ketika kampanye dalam pemilu legislatif akan memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah pemilihan.
Namun, banyak fakta selama ini, setelah selesai pemilu legislatif dan telah mendapatkan kursi jarang untuk turun ke daerah pemilihan menjemput aspirasi.
Justru itu, anggota wakil rakyat harus bisa kembali untuk memahami tupoksinya sebagai wakil rakyat di parlemen dan tak mesti diukur kerja selalu dengan anggaran-anggaran.
"Konsep rumah aspirasi bagus, bakan telah ada yang melaksanakan sehingga hasilnya sangat efektif, tapi bukan tergantung pada anggaran dari negara," katanya.
No comments:
Post a Comment