1.025 Pejabat Struktural Dinilai

Padang Ekspres  Rabu, 18/01/2012 14:24 WIB 

Padang, Padek—Selama 2011, Pemprov telah menilai 1.025 pejabat struktural di lingkungan Pemprov. Penilaian kinerja ini sesuai Peraturan Gubernur No 42 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penilaian PNS.

Penilaian dibagi dengan kategori sangat baik, baik, cukup, kurang dan kurang sekali. Sistem penilaian ini merupakan pelengkap penilaian dari sistem penilaian sebelumnya, yaitu Daftar Pelaksanaan Penilaian Pekerjaaan (DP3) di setiap SKPD.

Sistem yang digunakan penilaian melingkar atau yang disebut penilaian 360 derajat. Kepala BKD Sumbar, Jayadisman menjelaskan untuk tahap awal, dilakuan penilaian terhadap pejabat struktural. Periode berikutnya, seluruh PNS di lingkup Pemprov yang berjumlah 8.600 orang.

Sistem penilaian bukan dinilai satu orang saja. Misalnya, kepala SKPD akan dinilai oleh beberapa pejabat eselon di bawahnya dan juga dinilai pejabat seangkatan.

“Untuk penilai ini, identitasnya dirahasiakan. Jadi pejabat yang dinilai tidak tahu siapa bawahan yang menilainya. Ini dilakukan agar penilaian bisa objektif,” ulasnya.

Di antara pertanyaan, terdiri capaian kinerja dan kompetensi. Untuk capaian kerja meliputi program kerja, perlakuan individu dan kualitas pelayanan. Sedangkan untuk kompetensi meliputi pemahaman bidang pekerjaan, keahlian di bidang kerja dan pelaksanaanya. “Gubernur telah mendapat laporan penilaian pejabat struktural ini,” ujarnya.

Bagi pejabat yang memiliki rapor merah, telah dipanggil secara pribadi dan diberi peringatan. “Kalau ditanya siapa saja yang dipanggil, saya tidak bisa beberkan,” imbuhnya.

Pengamat kebijakan publik, Eka Vidya Putra menjelaskan, Pemprov harus bisa melakukan follow up usai penilaian kinerja ini. “Jika terjadi perubahan kinerja, tentu evaluasi yang dilakukan berjalan dengan baik. Begitupun sebaliknya. Yang penting, harus ada punish dan reward,” pungkasnya. (e)

[ Red/Redaksi_ILS ]

Gerakan mahasiswa dan otoritarianisme negara

sketsa gerakan mahasiswa Sumatera Barat : 1958-1999

Harga Karpet DPRD Padang Capai Rp 2 Juta/m

Berita: Sumatera Barat

A+

A-

Padang, Faceminang.com - Fasilitas ruangan kerja pimpinan DPRD Padang semakin mewah. Ini dibuktikan dialokasikannya anggaran pembelian karpet untuk ruangan DPRD senilai Rp 150 juta dengan panjang karpet 75 meter. Per meter karpet tersebut dianggarkan Rp 2 juta.

Anehnya, pimpinan DPRD mengaku hanya menerima fasilitas itu, dan tak mengetahui pengadaan pembelian karpet tersebut.
Dari penelusuran Padang Ekspres, pada rencana kerja dan anggaran (RKA) satuan kegiatan perangkat daerah (SKPD) Sekretariat DPRD 2011, tertera program pelayanan administrasi perkantoran.

Pada mata anggaran dengan nomenklatur belanja meja rapat untuk 1 paket Rp 30 juta, pengadaan meja sidang ketua untuk 1 paket Rp 15 juta, pengadaan kursi ½ biro untuk ruang Ketua DPRD sebanyak 10 unit dengan nilai Rp 15 juta. Pengadaan karpet tebal luxor untuk ruang pimpinan DPRD dengan volume 75 meter dengan harga satuan Rp 2 juta. Serta belanja pengadaan infokus dan kelengkapan untuk ruang Ketua DPRD Rp 35 juta.

Wakil Ketua DPRD Afrizal membenarkan adanya alokasi anggaran itu.
Namun, ia mengaku tak tahu kapan pengadaan karpet tersebut dilakukan. “Tadi saya masuk ruangan, sudah melihat ada karpet baru. Ternyata ruangan saya sudah bagus sekarang. Memang ada alokasi dana untuk pembelian karpet, tapi berapa besaran alokasinya saya kurang tahu. Tanya ke kuasa pengguna anggaranlah,” katanya.

Anjuran PPTK
Sekretaris DPRD Sastri Y Bakrie juga membenarkan adanya alokasi tersebut. Saat ia melihat usulan pembelian karpet Rp 2 juta per meter persegi yang diusulkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), ia sempat mempertanyakan.

Untuk menguji kebenaran informasi tersebut, Sastri juga menyuruh stafnya yang lain untuk menanyakan nilai penjualan karpet dengan jenis yang tertera di RKA.

”Saya awalnya juga ragu, makanya saya minta staf yang lain untuk mengeceknya. Saat itu, saya pesan ke staf untuk beli karpet dengan kualitas bagus. Setelah dicek, memang untuk merek karpet dengan jenis itu, harganya segitu. Kalau nanti PPTK berbohong ke saya, maka dia sendiri yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya,” jelasnya.

Sastri menuturkan diberikannya fasilitas itu, karena aturan protokoler memang memberikan ruang bagi pimpinan DPRD. “Undang-Undang tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kota/kabupaten serta tata tertib memang memberi ruang untuk itu,” katanya.

Sastri mengatakan, pengadaan karpet dilakukan dengan sistem penunjukan langsung. Ia mengaku tak tahu persis siapa rekanan yang melakukan penunjukan langsung itu. Karena yang menangani proyek pengadaan itu langsung PPTK.

“Pelaksana kegiatan ini kan langsung ditangani PPTK. Cuma dari informasi PPTK ke saya, nominalnya tak sampai Rp 2 juta/m2, tapi hanya Rp 1. 500.000/ m2,” jelasnya.

Ketua DPRD Zulherman menyebutkan, dialokasikan penganggaran pembelian meja, kursi dan infokus di ruangannya dikarenakan fasilitas di ruang kerjanya tidak representatif. Sehingga, saat dilakukan pembahasan, anggota DPRD harus datang bergantian untuk bisa menemuinya.

“Ruangan sidang terbatas, untuk itu diperlukan sarana memadai. Misalnya, ada tamu dari daerah lain yang datang berkunjung ke Padang, kalau dibawa ke ruangan sidang sulit juga, makanya dibutuhkan ruangan representatif. Apalagi kegiatan DPRD akhir-akhir ini cukup padat,” katanya.

Politisi Partai Demokrat itu menilai harga karpet tersebut masih tahap wajar. “Selama ini mana ada ruang representatif dalam menerima tamu di DPRD,” katanya.

Salah seorang penjual karpet Toko Bahagia di Jalan Hiligoo, Yen, 40, menyebutkan, karpet dengan jenis Luxor atau platinum per meter perseginya dijual Rp 2 juta. “Untuk karpet dengan dua jenis itu memang, harganya segitu,” ungkap Yen.

Pengamat kebijakan publik dari UNP Eka Vidya Putra berpendapat, pengalokasian pembelian fasilitas pimpinan DPRD tak wajar. Pasalnya, jika berkaitan kegiatan atau program masyarakat DPRD berdalih anggaran defisit, tapi untuk belanja rutin uangnya ada.

“Selalu ada rasionalisasi anggaran untuk kepentingan publik, tapi untuk alokasi anggota atau pimpinan DPRD selalu ada dana. DPRDjangan memikirkan sesuatu yang berbau lux. Apa kata rakyat. Selalu ada pemangkasan di bidang pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya dengan alasan dana terbatas,” jelasnya.

“Tapi untuk fasilitas mewah tersebut tak ada kata defisit. Seyogianya anggota DPRD lebih memberikan porsi anggaran untuk masyarakat dan bukan hanya untuk mengakomodir kepentingan anggota DPRD. Dengan lolosnya alokasi tersebut, menunjukan wakil rakyat tidak peduli dengan jeritan rakyatnya,” ujar Eka.

Dia berharap DPRD mengurangi pembelian barang sifatnya sekunder. DPRD harus memberikan porsi penganggaran untuk masyarakat. “Ke depan DPRD harus lebih peka lah. Banyak saluran drainase tersumbat mesti diperbaiki dan banyak jalan berlubang perlu anggaran untuk diperbaiki. Harusnya ini yang jadi prioritas untuk diperbaiki,” tukasnya. padang ekspres

Gubernur Sorot Dana Raun DPRD Capai 57,54% dari Total Belanja Sekretariat

Padang Ekspres • Sabtu, 31/12/2011 12:32 WIB •

Sawahan, Padek—Perilaku para wakil rakyat tidak juga berubah. Meski gencar disorot publik seputar anggaran kunjungan kerja ke luar Sumbar, tidak lantas membuat para elite politik di Padang mengerem nafsu “raun-raunnya” demi efisiensi anggaran.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno juga menyorot anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah DPRD Padang itu.  Anggarannya mencapai  57,54 persen dari total belanja langsung Sekretariat DPRD.

Sorotan Gubernur itu tertuang  dalam Surat Keputusan Gubernur Sumbar No  903-566-2011.
Namun begitu, DPRD berdalih tingginya angka perjalanan dinas itu lantaran banyaknya rancangan peraturan daerah (ranperda) yang bakal dikebut DPRD di tahun 2012.

Dalam SK Gubernur itu memuat 20 poin menjadi sorotan terhadap RAPBD Padang 2012 dan Perwako Penjabaran APBD 2012. Sebanyak 4 poin di bidang pendapatan dan 16 poin  di bidang belanja daerah.

Di antaranya, gubernur menyoroti penganggaran belanja makan dan minum rapat hampir di semua kegiatan Sekretariat  DPRD dinilai tidak rasional, tidak efisien dan tidak sesuai kewajaran dan kepatutan.

Alokasi anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan DPRD mencapai Rp 14,7 miliar atau sekitar  57,54  persen dari  total belanja langsung Sekretariat DPRD. Artinya, lebih dari separuh alokasi  belanja langsung  Sekretariat DPRD hanya untuk belanja perjalanan dinas luar daerah dan belum termasuk dalam daerah.

Penganggaran itu jelas bertentangan dengan ketentuan Permendagri No 22/2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2012 . Untuk  itu, belanja perjalanan dinas luar daerah tersebut dikurangi hingga di bawah 50 persen dari total belanja Sekretariat DPRD.

Ketua DPRD Padang Zulherman mengakui adanya sejumlah koreksi Gubernur Sumbar Irwan Prayitno terhadap APBD Padang, termasuk belanja DPRD. Menyikapi itu, katanya, DPRD Padang telah memangkas anggaran Rp 2 miliar.   

“Memang anggaran perjalanan dinas DPRD disorot. Tapi, tingginya anggaran dinas itu dikarenakan tahun depan 36 program legislasi daerah (prolegda) DPRD. Hampir sebagian besar evaluasi terkait  kesalahan administrasi saja. Temuan makan minum DPRD juga  menjadi sorotan gubernur,” katanya.

Bisa Dibatalkan
Secara terpisah, pengamat Kebijakan Publik dari UNP Eka Vidya Putra mengatakan, gubernur dapat membatalkan alokasi dana untuk kegiatan kunjungan kerja DPRD.  Besarnya alokasi anggaran kunker DPRD, dinilainya mencederai rasa keadilan masyarakat.  

“Seyogyanya anggota  DPRD mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan mereka. Harusnya anggaran untuk rakyat yang diperbesar, bukan untuk mereka. DPRD boleh saja membuat anggaran, tetapi itu harus sesuai outputnya. DPRD harus membuat penganggaran yang prorakyat, bukan hanya untuk kepentingan mereka saja,” katanya.

Masih banyak pengalokasian anggaran yang  dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat. Di antaranya perbaikan saluran drainase tersumbat, jalan berlubang, lampu jalan,  traffic light banyak mati, serta anggaran lainnya.

“Sepanjang  kebutuhan dasar  masyarakat sudah  terpenuhi, tak ada persoalan  pengalokasian anggaran ditingkatkan,” sarannya. (mg10)