Wednesday 11 March 2009

Rangkap Jabatan Tak Ideal Dalam Dunia Politik

Swari Arfan - Posmetro Padang

klik untuk melihat foto

Pengamat Sosial dan Politik, Eka Vidya Putra mengatakan ketika seseorang yang berpengaruh cukup besar dalam sebuah partai apabila sudah menjabat dalam struktur pemerintahan idealnya harus mengundurkan diri dari jabatan partai yang dipegangnya.

"Tindakan tersebut sangat penting dilakukan, karena jika seorang pimpinan partai sudah duduk dalam jabatan pemerintahan, berarti di bukan lagi milik partai yang terdiri dari sekelompok orang, melainkan sudah menjadi milik masyarakat. Apabila sudah menjadi milik masyarakat, maka dia harus mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap pekerjaannya," sebut Eka yang juga sebagai dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang ini ketika ditemui POSMETRO (Group Padang-Today).

Pernyataan yang dilontarkan oleh Eka tersebut menanggapi sikap Walikota Padang, Fauzi Bahar, dan Wakil Walikota Padang, Mahyeldi. Walaupun telah memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) namun keduanya masih memegang jabatan penting di partainya masing-masing yakni Fauzi Bahar sebagai sebagai Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN), dan Mahyeldi sebagai Wakil Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dijelaskannya, Apa yang dilakukan oleh kedua pemimpin ini adalah suatu bentuk keinginan untuk melakukan penumpukan kekuasaan. Seseorang yang menguasai pemerintahan dan partainya, maka dia secara otomatis akan menguasai legislatif dan pemerintahan. "Kondisi ini sama halnya dengan apa yang terjadi diwaktu pemerintahan zaman Orde baru.Yang terjadi bukan lagi pendisitribusian kekuasan melainkan sentralisasi kekuasaan, selain itu juga akan menghambat proses dialog yang merupakan identitas dari demokrasi," tutur Eka.

Hal ini juga sangat berbahaya karena dituturkannya bisa menjadikan kekuatan politik untuk kepentingan politik, bukan lagi kepentingan masyarakat yang akan berdampak terjadinya berbagai penyimpangan.

Selain itu, dampak negatif yang ditimbulkan menurut Eka muncul pada optimalisasi kerja kedua pemimpin tersebut sebagai penjabat pemerintahan. "Kita ketahui bahwa pemilu semakin dekat, peranan keduanya sangat dibutuhkan oleh partai dalam mempengaruhi suara masyarakat dalam pemilihan Caleg dan Partai, kondisi ini nantinya bisa membuat tugas mereka sebagai kepala pemerintah terabaikan.Selain itu juga bisa berdampak akan terjadinya penyimpangan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan partainya," ungkap Eka.

Menanggapi harmonisasi duet kedua pemimpin tersebut, Eka menilai harus dilihat dari kepentingan mereka. "Jika keduanya disatukan oleh kepentingan kekuasaan maka duet tersebut tidak akan lama bertahan, namun jika keduanya disatukan melalui persamaan visi maka duet keduanya akan lama bertahan, sebut Eka.

Dituturkannya, untuk penyamaan visi, keduanya seharusnya sudah melakukannya sebelum mengambil keputusan untuk berduet. "Tapi saya menilai kedua pemimpin tersebut lahir dari dua partai yang memiliki kedekatan dan visi yang hampir sama, kemungkinan hal tersebut bisa melahirkan kesamaan visi dari kedua pemimpin tersebut, Harap Eka. [*]