| | | cetak | |
| Rabu, 29 Oktober 2008 | |
| SAWAHAN, METRO-- Kemenangan Drs H Fauzi Bahar MSi dan H Mahyeldi Ansharullah SP, juga kemenangan dua partai politik (parpol) yang mendukungnya. Seperti diketahui, pasangan ini diusung Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dengan gabungan dua Parpol besar di Kota Padang ini, mereka kini menjadi ‘penguasa’ di parlemen. Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas Yuliandri SH MH menilai, dengan posisi PKS dan PAN saat ini, mereka telah mengumpulkan 20 dari 45 atau 44,4 persen kursi DPRD Padang. Ada dua kemungkinan yang dapat terjadi dengan posisi itu. Pertama, dampak positifnya dapat membuat lancarnya proses pembuatan keputusan. Kedua, rentan terjadi perselingkuhan politik dan kebijakan antara eksekutif dan legislatif. Tak jauh berbeda, Pengamat Politik dari Universitas Negeri Padang (UNP) Eka Vidya Putra SSos MSi menilai, akan terjadi sebuah kekuatan politik yang menguasai DPRD Padang. Antara PAN dan PKS juga memiliki kesamaan dalam sisi kepatuhan kepada pemimpin masing-masing. “Tapi, apakah mereka akan membangun koalisi permanen di parlemen, kita belum dapat memastikan. Tapi, untuk membangun pemerintahan yang kuat, ini adalah posisi yang ideal,” pungkas Eka Vidia. Secara teoritis, lanjut Yuliandri, saat terjadi pemungutan suara atau voting, PAN-PKS hanya perlu menambah “kekuatan” 3 kursi saja. Jadi, apapun yang menjadi keputusan pemimpin kota yang harus mendapatkan persetujuan DPRD, akan berjalan dengan mudah. Karena telah mendapatkan 23 kursi (lebih dari setengah). Kondisi ini bisa menjadi baik, kalau seluruh anggota dewan, baik dari partai pendukung atau tidak dapat mengerti tugas masing-masing. “Kalau 20 anggota dewan itu mampu tetap bersikap pada tugasnya — pengawasan, penganggaran dan legislatif, saya yakin kota ini akan mendapatkan kebijakan-kebijakan yang baik dan cepat. Namun, kita harus mencatat, kedudukan DPRD Padang saat ini hanyalah berdasarkan Pemilu 2004 dan akan berbeda pada Pemilu 2009 mendatang,” kata Yuliandri, Selasa (28/10) saat dihubungi koran ini. Menurut Yuliandri, setelah penetapan hasil pasangan calon 2 November nanti, posisi PKS akan mulai menguat dan dapat berperan dalam pemerintahan kota. Bahkan, di sisa tugas DPRD Padang, arah kebijakan untuk penentuan APBD Perubahan 2008 dan APBD 2009 dapat dilakukan bersama antara PKS dan PAN. “Jangan sampai, terjadi perselingkuhan politik yang merugikan rakyat kota ini,” tegas Yuliandri.Dia mengharapkan, DPRD Padang tidak kehilangan tugas pokok mereka sebagai pengawas eksekutif. Jangan sampai, karena yang menjadi pimpinan kota, anggota dewan menjadi ciut dan tidak berkuku lagi. Kalau sampai itu terjadi, jangan salahkan rakyat, kalau 2009 mendatang tidak akan memilih mereka kembali. “Pemilu 2009 memang akan menjadi momen bagi PKS dan PAN untuk meningkatkan bargaining position. Mereka akan menyatakan diri, kalau kemenangan Pemilu KDH membuktikan partai tersebut baik,” lanjutnya. “Kondisi sebaliknya justru dapat terjadi. Kalau kedua pasangan calon ini tidak berperilaku baik dan mengecewakan, tentunya akan mempengaruhi suara Pemilu 2009. Meski waktu pencoblosan (Pemilu 2009) dan pelantikan tidak bertikai jauh.” Parlemen Jalanan Meski telah mampu menguasai parlemen, menurut Eka Vidia, belum tentu kebijakan yang diambil itu dapat diterima oleh masyarakat luas. Karena, perlu diingat, Pemilu Kepala Daerah (KDH) Kota Padang, hanya diikuti kurang dari 50 persen pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap. Jika ditambah dengan suara yang memilih 4 pasangan lain, suara untuk PAN dan PKS sangat rendah. Karena itu, sosial kontrol dari masyarakat akan berjalan. “Contoh saja di Kecamatan Padang Barat, posisi Fauzi Bahar dan Yusman Kasim berimbang dalam perolehan suara. Posisi ini sebenarnya dapat menjadi peringatan bagi calon terpilih untuk berhati-hati. Jangan sampai, ada Parlemen Jalanan menjatuhkan mereka di tengah jalan,” lanjut Dosen Sosiologi Politik FIS UNP ini. Yuliandri dan Eka Vidia sependapat, seluruh kebijakan yang akan dikeluarkan pemimpin ke depan, harus benar-benar memihak kepada rakyat banyak. Jadi, setelah memenangkan voting di DPRD Padang, mereka masih harus mempertimbangkan kekuatan rakyat. “Bagaimana, pemimpin daerah ini harus mampu mengayom kepentingan masyarakat,” lanjutnya. (rvi) |
